DPRD Bekasi Tegaskan Langkah Konkret Atasi Krisis Sampah Bantar Gebang–Sumur Batu

DPRD Kota Bekasi kembali menyoroti persoalan pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu yang dinilai telah memasuki tahap kritis. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Kang Wildan Fathurrahman, menegaskan bahwa kondisi terkini memerlukan intervensi serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Wildan menjelaskan bahwa beban sampah yang masuk setiap hari mencapai 6.500 hingga 7.000 ton, jumlah yang sudah melebihi kapasitas ideal. Situasi tersebut, katanya, menjadi “lampu merah” bagi Kota Bekasi karena berdampak besar terhadap kualitas udara hingga potensi pencemaran air tanah.

Tinjauan Lapangan dan Temuan Masalah

Dalam kunjungan langsung bersama jajaran Komisi IV, DPRD memeriksa sejumlah titik penting seperti sel aktif, saluran lindi, jalur alat berat, serta area yang berdekatan dengan permukiman warga. Wildan menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan formalitas, melainkan bagian dari fungsi pengawasan yang wajib dijalankan secara menyeluruh.

Ia mengungkapkan sejumlah temuan penting di lapangan, antara lain:

• Penanganan lindi yang belum optimal

• Bau menyengat yang terus muncul

• Debu dari aktivitas kendaraan yang mengganggu warga

“Kondisi seperti ini jelas tidak bisa dibiarkan. Ini menyangkut keselamatan warga,” ujarnya.

Wildan menambahkan bahwa UU No. 18/2008 dan UU No. 32/2009 mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk melindungi lingkungan. Karena itu, DPRD menilai perlunya audit komprehensif terhadap pengelolaan TPST, baik dari aspek teknis, keuangan, maupun dampak ekologis.

Dorongan Transparansi dan Perlindungan Warga

Transparansi disebutnya menjadi kunci perbaikan. DPRD meminta agar data kualitas udara, kondisi air tanah, serta laporan teknis pengolahan sampah dapat diakses publik.

“Kami ingin data dibuat transparan dan terbuka untuk masyarakat,” tegas Wildan.

Ia juga menyoroti keluhan warga terkait bau sampah, penurunan kualitas udara, serta kemungkinan air tanah yang terkontaminasi. DPRD menilai bahwa hak warga untuk mendapatkan lingkungan layak harus dilindungi.

Untuk itu, Wildan mendesak pemerintah daerah menyediakan suplai air bersih alternatif bagi warga yang tinggal di zona risiko, serta melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. “Tidak boleh ada warga yang menanggung dampak tanpa perlindungan memadai,” ujarnya.

Isu Kompensasi dan Proyek Waste-to-Energy

Wildan turut menyoroti dana kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta bagi warga Bantar Gebang. Ia menilai perlu dilakukan audit mendalam agar bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.

“Kompensasi tidak boleh hanya berupa bantuan tunai. Dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Terkait rencana pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (WTE) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, Wildan menyatakan dukungan penuh. Namun ia menegaskan bahwa dukungan tersebut harus disertai pengawasan ketat agar standar lingkungan tetap terpenuhi. “Teknologinya bisa maju, tetapi kesehatan warga harus nomor satu,” katanya.

Ia juga mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam operasional TPST dan TPA agar manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Penguatan Pengelolaan di Sumur Batu

Komisi IV DPRD menilai kawasan Sumur Batu perlu ditingkatkan kapasitas pengolahan sampahnya. Perbaikan drainase, optimalisasi TPS3R, dan penguatan fasilitas penunjang menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap Bantar Gebang.

Wildan menjelaskan bahwa DPRD telah menetapkan beberapa agenda prioritas, antara lain:

• Pengurangan tonase sampah melalui program 3R

• Audit penggunaan anggaran

• Peningkatan sistem pengendalian lindi

• Transparansi data lingkungan

• Mitigasi bencana saat musim hujan

“Kami tidak ingin wilayah ini terus-menerus dikenal sebagai tempat penumpukan masalah,” tegasnya.

Komitmen DPRD untuk Lingkungan dan Warga

Di akhir pernyataannya, Wildan memastikan bahwa DPRD Kota Bekasi akan terus mengawal seluruh kebijakan agar berpihak kepada warga dan pemulihan lingkungan.

“DPRD akan memastikan semua langkah berjalan transparan, berpihak pada masyarakat, dan berorientasi pada keberlanjutan,” pungkasnya. (Adv)