Bekasi

Bekasi Perkuat Komitmen Hak Asasi Manusia, Wawali Harris Bobihoe Dorong Terwujudnya Kota HAM

REDAKSI31.COM – KOTA BEKASI . Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, saat menerima kunjungan dan berdialog bersama jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan tersebut, Harris Bobihoe menyampaikan bahwa Kota Bekasi memiliki kesiapan untuk berkembang menjadi Kota HAM yang mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Bekasi bersama Komnas HAM RI akan menggelar Pelatihan Kota HAM yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berbagai elemen masyarakat sipil di Kota Bekasi.

Program pelatihan tersebut dirancang sebagai sarana pembelajaran guna memperkuat pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap kebijakan maupun pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami urgensi pembangunan Kota Bekasi yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga.

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI, Abdul Harris Semendawai, menjelaskan bahwa modal utama dalam mewujudkan Kota HAM adalah adanya komitmen yang telah tumbuh dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, birokrasi, hingga kelompok masyarakat sipil.

Menurutnya, komitmen tersebut perlu diperkuat melalui penyusunan berbagai kebijakan yang mendukung terwujudnya lingkungan kota yang menghargai hak asasi manusia secara menyeluruh. Selain itu, diperlukan pula pemetaan terhadap berbagai tantangan dan potensi yang dimiliki Kota Bekasi agar setiap langkah pembangunan dapat berjalan secara terarah.

Semendawai juga menilai bahwa berbagai program yang selama ini telah berjalan di Kota Bekasi, seperti pengembangan kota layak anak, peningkatan transparansi pemerintahan, serta berbagai inisiatif sosial lainnya, dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan konsep Kota HAM.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membangun kesepahaman dan sinergi antara Komnas HAM dengan Pemerintah Kota Bekasi. Kesamaan visi tersebut diyakini akan memperkuat berbagai upaya yang tengah dilakukan sehingga cita-cita menjadikan Bekasi sebagai Kota HAM dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat sipil, Kota Bekasi diharapkan mampu menjadi contoh daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap aspek pembangunan, pelayanan publik, dan kehidupan bermasyarakat.

(ADV)